Bapak Koperasi Indonesia

Selain dikenal sebagai Wakil Presiden yang pertama yang kala itu menemani Bung Karno sebagai seorang Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Hatta juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Bung Hatta dilahirkan di kota Bukittinggi, di tengah dataran tinggi Agam, Sumatera Barat tangal 12 Agustus 1902. Pemikiran-pemikirannya yang cerdas dan lugas, mampu mengangkat Koperasi Indonesia ke dalam jajaran yang dapat diperhitungkan. Beliau adalah figur yang sedikit bicara tetapi lebih banyak berbuat. Oleh karena itu, Bung Hatta tidak hanya disegani oleh rakyat Indonesia, tetapi juga oleh bangsa lain, terutama dalam era perjuangan kemerdekaan.

Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Sebagai Bapak Koperasi Indonesia, Bung Hatta pernah berkata : bukan Koperasi namanya manakala di dalamnya tidak ada pendidikan tentang Koperasi.
Kongres Koperasi I menghasilkan beberapa keputusan penting, antara lain :

1.    mendirikan sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia ( SOKRI )
2.    menetapkan gotong royong sebagai asas koperasi
3.    menetapkan pada tanggal 12 Juli sebagai hari Koperasi

Perkembangan Koperasi di Indonesia

Konsep dari koperasi pada teorinya sangatlah bagus. Koperasi merupakan suatu sarana yang vital dalam perkembangan ekonomi. Namun amat disayangkan perkembangannya di Indonesia terkesan kurang, atau bahkan dapat saya katakan minim. Koperasi pada teorinya mampu menjadi salah satu roda penggerak ekonomi terutama di sektor mikro. Mengapa demikian? karena pada umumnya yang memanfaatkan koperasi ini adalah orang-orang menengah kebawah, dan mereka adalah tokoh utama yang mampu menggerakkan roda terutama pada sektor mikro. Koperasi bersifat simpan pinjam, dimana tujuan dari koperasi adalah dari anggota untuk anggota.
Walau sebegitu bagusnya pengaruh koperasi terhadap perekenomian, namun perkembangannya seperti macet dan tersendat. Bahkan yang terparah masyarakat yang berada pada sektor mikro tidak memanfaatkan adanya koperasi.
Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan perkembangan koperasi di Indonesia belum berkembang pesat.

1. Minimnya pengetahuan masyarakat mikro tentang koperasi
- . Rendahnya pengetahuan dan informasi yang dimiliki masyarakat tentang koperasi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan koperasi di Indonesia. Hal ini memiliki dampak masyarakat menjadi enggan untuk menjadi anggota koperasi karena tidak merasakan manfaat dari pentingnya sebuah koperasi.

2. Kalah bersaing dengan usaha retail lain.
-. Faktor yang kedua adalah koperasi kalah bersaing dengan usaha retail yang lebih maju dan lebih modern. Usaha retail ini memiliki cabang yang tersebar di segala penjuru, membuat koperasi kalah bersaing dengan mereka. Sehingga disini diperlukan inovasi-inovasi cerdas untuk membangkitkan koperasi, sehingga koperasi mampu bersaing dengan usaha retail lain.

3. Terbiasa dengan menggunakan jasa kreditur.
-. Faktor yang ketiga adalah masyarakat mikro sudah terbiasa dengan melakukan pinjaman kepada kreditur / leasing karena dianggap memiliki cicilan yang lebih rendah, walaupun apabila dikalkulasi justru memakan biaya yang lebih tinggi dari harga aslinya.

Demikian yang mampu saya jelaskan mengapa koperasi di Indonesia tidak dapat berkembang dengan pesat.

Perbedaan Worker dan Staff

Worker adalah mereka yang bekerja sebagai tenaga kerja langsung (buruh atau pekerja lapangan) dan mungkin bekerjanya sewaktu ada project, memang worker lebih berat kerjanya bahkan system pembayarannya pun bisa sesuai dengan kerjanya yang berat .

Staff adalah mereka yang dalam Struktur Organisasi Perusahaan menjabat jabatan yang mempunyai kewajiban, tanggung jawab dan wewenang untuk membantu memikirkan melaksanakan kebijaksanaan perusahaan dalam usaha mencapai dan melancarkan kemajuan perusahaan.

Jika dilihat secara seksama worker itu biasanya adalah orang-orang yang bekerja dibagian itu tidak memerlukan kemampuan teknis, gaji dan upah lebih rendah dan biasanya upah yang diterima adalah upah per jam, produksi, dan harian seperti buruh.

Tapi untuk staf biasanya adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian teknis, biasanya upah yang diterima adalah upah bulanan seperti customer service.

Adapun kriteria Staf adalah sebagai berikut:

Staff yang termasuk dalam golongan jabatan tertentu adalah mereka yang memiliki tanggung jawab sebagai pemikir, perencana, pelaksana dan pengendali jalannya perusahaan yang waktu kerjanya tidak dapat dibatasi menurut waktu kerja yang ditetapkan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Worker adalah mereka yang bekerja sebagai tenaga kerja langsung (buruh atau pekerja lapangan) dan mungkin bekerjanya sewaktu ada project, memang worker lebih berat kerjanya bahkan system pembayarannya pun bisa sesuai dengan kerjanya yang berat .

 Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa staff memiliki pangkat lebih atas dibandingkan dengan worker.

Kemiskinan, dan Hak-hak Rakyat Yang Dirampas

Nama : Rina Triana 0526

Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia sebagai nation state, sejarah sebuah negara yang salah memandang dan mengurus kemiskinan. Dalam negara yang salah urus, tidak ada persoalan yang lebih besar, selain persoalan kemiskinan.
Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus
urbanisasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas.
Kemiskinan, menyebabkan masyarakat desa rela mengorbankan apa saja demi keselamatan hidup, safety life (James. C.Scott, 1981), mempertaruhkan tenaga fisik untuk memproduksi keuntungan bagi tengkulak lokal dan menerima upah yang tidak sepadan dengan biaya tenaga yang dikeluarkan. Para buruh tani desa bekerja sepanjang
hari, tetapi mereka menerima upah yang sangat sedikit.
Kemiskinan menjadi alasan yang sempurna rendahnya Human Development Index (HDI), Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. Secara menyeluruh kualitas manusia Indonesia relatif masih sangat rendah, dibandingkan dengan kualitas manusia di negara-negara lain di dunia. Berdasarkan Human Development Report 2004 yang menggunakan data tahun 2002, angka Human Development Index (HDI) Indonesia adalah 0,692. Angka indeks tersebut merupakan komposit dari angka harapan hidup saat lahir sebesar 66,6 tahun, angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 87,9 persen, kombinasi angka partisipasi kasar jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi sebesar 65 persen, dan Pendapatan Domestik Bruto per kapita yang dihitung
berdasarkan paritas daya beli (purchasing power parity) sebesar US$ 3.230. HDI Indonesia hanya menempati urutan ke-111 dari 177 negara (Kompas, 2004).
Kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk (1) memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan; (2) Hak rakyat untuk memperoleh perlindungan hukum; (3) Hak rakyat untuk memperoleh rasa aman; (4) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan hidup (sandang, pangan, dan papan) yang terjangkau; (5) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan; (6) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan kesehatan; (7) Hak rakyat untuk memperoleh keadilan; (8) Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik dan pemerintahan; (9) Hak rakyat untuk berinovasi;(10) Hak rakyat menjalankan hubungan spiritualnya dengan Tuhan; dan
(11) Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam menata dan mengelola pemerintahan dengan baik. 

Artikel dikutip dari http://artikel-ku.blogspot.com/2007/05/kemiskinan-dan-hak-hak-rakyat-yang.html

My Opinion :

The problem of poverty is a very common problem and most often discussed. The problem of poverty is always a matter of endless debate. Red thread of the causes of poverty is the impact of less inequality in income per person, and the party most often in the spotlight in this case is the government. Where the government is considered not able to do equity in the administration. Both in terms of education, health, unemployment, urbanization, to the death from starvation.
But here is my view that in fact each individual has a responsibility as well as their respective roles in fighting poverty, and not just rely on the government's fate. Each person is actually able to do so, it's just because our mindset is always to blame the government so that we become lazy to change fate. Remember where there is intention then and there the road is located.